Sejarah Singkat Perkembangan Hak Asasi Manusia di Dunia dan Indonesia

Sejarah Singkat Perkembangan Hak Asasi Manusia di Dunia dan Indonesia - Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia Barat (Eropa). Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah (natural rights) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil (pribadi) dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis.

Wajib Dibaca :





Peristiwa Perkembangan Hak Asasi Manusia di Dunia.

Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia di Yunani 


Filosof Yunani, seperti Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-348 SM) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak – hak asasi manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai – nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles (348-322 SM) mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya.

Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia di Inggris

Inggris sering disebut–sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. 

Filsuf Yunani seperti Plato dan Socrates telah meletakkan dasar-dasar tentang perlindungan dan jaminan diakuinya hak-hak manusia oleh negara. Salah satunya adalah dengan menganjurkan rakyat  untuk melakukan kontrol sosial kepada pemerintah yang sewenang-wenang dan tidak menerapkan nilai-nilain keadilan. Sedangkan Aristoteles mengajarkan bahwa pemerintah harus mendasarkan kebijakannya kepada kemauan rakyatnya.

Sedangkan di era modern Inggris disebut-sebut sebagai negara pertama yang memperjuangkan HAM. Tonggak pertama bagi kemenangan HAM di Inggris adalah ditandatanganinya Magna Carta pada masa pemerintahan Raja John Lackland yang dikenal sewenang-wenang pada 15 juni tahun 1215.

Magna Carta atau Piagam Agung merupakan suatu dokumen yang berisi tentang beberapa hak yang diberikan oleh Raja John Lackland dari Inggris kepada kaum bangsawan bawahannya karena ketidakpuasan mereka kepada berbagai kebijakan raja. Piagam ini sekaligus memberi batasan kekuasaan raja agar tidak bertindak sewenang-wenang.

Isi Dari Magna Carta

a). Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris.
b). Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagi berikut :

  • Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk.
  • Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.
  • Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.
  • Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.

Dalam perkembangan selanjutnya, pengakuan terhadap hak asasi manusia terus berlanjut. Sejarah modern mencatat bahwa terdapat berbagai piagam dan pernyataan pengakuan hak asasi manusia sebagaimana Magna Carta.

Beberapa piagam, perjanjian, undang-undang atau bentuk kesepahaman lain yang berisi tentang pengakuan hak asasi manusia dalam beberapa kurun waktu setelah Magna Carta adalah :


Sejarah Singkat Perkembangan Hak Asasi Manusia di Dunia dan Indonesia


a). Petition of Rights (Inggris, tahun 1628)


Merupakan petisi yang diajukan para bangsawan di parlemen kepada Raja Charles, yang mempertanyakan hak-hak rakyat beserta jaminannya, terkait masalah pajak negara dan tindakan para tentara.

b). Bill of Right ( Undang-Undang Hak, tahun 1629)   

Undng-Undang ini disetujui oleh Parlemen Inggris setelah sebelumnya melakukan perlawanan terhadap Raja James II dalam sebuah revolusi tak berdarah. Peristiwa ini dikenal sebagai Glories Revolution ( peristiwa kemenangan parlemen atas raja ). Bill of Right banyak mengatur  tentang hak pengawasan oleh parlemen terhadap jalannya pemerintahan termasuk dalam bidang perpajakan dan militer serta adanya hak penuh rakyat untuk memilih agamanya sendiri dan hak mengemukakan pendapat di hadapan raja.

c). Declaration of Independence (4 Juli 1776)

Pemikiran filsuf John Locke (1632-1704) yang merumuskan tentang hak-hak alami manusia sangat mempengaruhi rakyat Amerika, hingga puncaknya adalah dengan  melakukan pemberontak kepada pemerintahan Inggris pada tahun 1776. Dan pada tanggal 4 Juli 1776 dioleh 13 negara bagian Declaration of Independence of the United States, yang juga merupakan piagam hak-hak asasi manusia karena mengandung pertanyataan, “Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan".

d).  Declaration des droits de I'homme et du citoyen ( Pernyataan Hak Manusia dan Warga Negara, 1989 ) di Prancis.


Declaration des droits de I'homme et du citoyen merupakan Perjuangan hak asasi manusia di Prancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal Revolusi Prancis. Perjuangan itu dilakukan untuk melawan kesewenang-wenangan rezim lama. Naskah tersebut dikenal dengan DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN yaitu pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1789 ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (liberte, egalite, fraternite).

e). Rights of Self Determination (Januari, 1941)

Yaitu naskah yang diusulkan oleh Theodore Woodrow Wilson (Amerika Serikat) yang memuat 14 pasal dasar-dasar untuk mencapai perdamaian.

f). The Four Freedom (Empat kebebasan)

Empat kebebsan dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin. D. Roosevelt pada awal perang Dunia II, sebagai pernyataan sikap dalam menghadapi Gerakan Nazi yang dipimpim oleh Adolf Hitler di Jerman. 

Empat macam kebebasan yang dikemukakan Roosevelt, meliputi:

  • Freedom of Speech  (Kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat).
  • Freedom of Religion (Kebebasan Beragama).
  • Freedom from Fear (Kebebasan dari Ketakutan).
  • Freedom from Want (Kebebasan dari kelaparan dan kemiskinan).

g). Universal Declaration of Human Rights/UDHR (PBB 1948)

Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (commission of human right). Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima hasil kerja panitia tersebut. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 
negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. 

Secara garis besar, Universal Declaration of Human Rights lahir dilatarbelakangi hal-hal sebagai berikut :

  1. Adanya sikap memandang rendah dan mengabaikan hak-hak asasi manusia telah menimbulkan perbuatan yang bengis dan keji, baik antarmanusia maupun bangsa.
  2. Bahwa hak-hak asasi manusia perlu perlindungan dalam peraturan hukum, agar seseorang tidak memilih pemberontakan sebagai upaya terakhir dalam menentang kezaliman.
  3. Bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan persamaan hak merupakan hak dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia.
  4. bahwa bangsa-bangsa yang bergabung dalam PBB telah menyatakan penghormatan atas martabat dak hak-hak asasi manusia, yang tercantum dalam Piagam PBB.
  5. Perlunya membina dan menggalang persahabatan antar bangsa dengan dasra saling menghargai, menghormati, tertib, dan damai.

Majelis umum memproklamirkan Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia itu sebagai tolak ukur umum hasil usaha sebagai rakyat dan bangsa dan menyerukan semua anggota dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak dan kebebasan- kebebasan yang termasuk dalam pernyataan tersebut. Meskipun 
bukan merupakan perjanjian, namun semua anggota PBB secara moral berkewajiban menerapkannya.

Demikian yang dapat saya sampaikan tentang Sejarah perkembangan hak-hak asasi manusia Di Indonesia Dan Di Dunia , Apabila anda tidak mengerti atau tidak paham mengenai Sejarah perkembangan hak-hak asasi manusia Di Indonesia Dan Di Dunia, Anda bisa menulis komentar di bawah ini. Terima Kasih !

Related Posts

Sejarah Singkat Perkembangan Hak Asasi Manusia di Dunia dan Indonesia
4/ 5
Oleh

7 komentar

Tuesday, 1 November 2016 at 15:28:00 GMT-7 delete

wah, jadi nambah wawasan sejarah tentang Perkembangan Hak Asasi Manusia. terimakasih

Reply
avatar
Tuesday, 1 November 2016 at 15:51:00 GMT-7 delete

di inggris itu hak asasi manusianya rendah gan...jadi pergaulan bebaslah cara mereka gan... good article gan

Reply
avatar
Tuesday, 1 November 2016 at 16:03:00 GMT-7 delete

HAM merupakan hak asasi dasar manusia yg sampai kapanpun harus dihormati..

Reply
avatar
Tuesday, 1 November 2016 at 17:11:00 GMT-7 delete

Mantep nih. bisa buat nambah - nambah pengetahuan ilmu sejarah & sosial

Reply
avatar

Silahkan berkomentar yang sesuai dengan topik, Mohon Maaf komentar dengan nama komentator dan komentar yang mengandung link aktif, Tidak akan ditampilkan!