Sejarah Masa Pemerintahan Republik Bataaf

Masa Pemerintahan Republik Bataaf - Pada tahun 1795 terjadinya perubahan di Belanda. Pada tahnu tersebut pasukan Prancis menyerbu Belanda. Raja William V melarikan diri ke inggris dan Belanda dikuasai Perancis. Dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang dinamakan Republik Bataaf (1795-1806). Sebagai pemempim Republik Bataaf ditunjuklah Louis Napoleon (saudara dari Napoleon Bonaparte). Sementara itu dalam pengasingan, Raja William V oleh pemerintah inggris ditempatkan di Kota Kew.

Raja Wiliam V kemudian mengeluarkan perintah yang terkenal dengan "Surat-surat Kew". Isi perintah itu adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada inggris tidak kepada Perancis. Dengan "Surat-surat Kew" itu pihak inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia, seperti Padang pada tahun 1795, Kemudian menguasai Ambondan Banda pada tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia.

Tentu pihak Perancis dan Republik Bataaf juga tidak ingin ketinggalan untuk segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC  di Kepulauan Nusantara. Oleh karena Republik Bataaf ini merupakan vasaal dari Perancis, kebijakan-kebijakan dalam mengatur pemerintahan di Hindia masih juga terpengaruh oleh Perancis. Kebijakan yang utama bagi Perancis waktu itu adalah memerangi Inggris. Oleh karena itu, untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris diperlukan pemimpin yang kuat. Ditunjukkan seorang muda dari kaum patriot untuk memimpin Hindia, yakni Herman Williem Daendels. ia dikenal sebagai tokoh muda yang revolusioner.

a). Masa Pemerintahan Herman Williem Daendels Pada Tahun (1808-1811)

Sebagai seorang revolusioner, Daendels sangat mendukung perubahan-perubahan liberal. Beliau juga bercita-cita untuk memperbaiki nasib rakyat dengan memajukan pertanian dan perdagangan. Akan tetapi, dalam melakukan kebijakan-kebijakannya beliau bersikap diktator sehingga dalam masa pemerintahannya yang singkat, yang diingat rakyat hanyalah kekejamannya. Pembaruan-pembaruan yang dilakukan Daendels dalam tiga tahun masa jabatannya di Indonesia adalah sebagai berikut :

1). Bidang Pertahanan

Bidang Pertahanan merupakan persoalan utama yang dihadapi Daendels. Daendels di hadapkan oleh lemahnya angkatan bersenjata dan pertahanan Jawa terhadap serangan Inggris. Oleh karena itu, Daendels membuat dua kebijakan mendesak untuk memperkuat pertahanan Pulau Jawa. 

Kebijakan pertama yang dilakukan Daendels dalam bidang pertahanan adalah melakukan rekrutmen terhadap kaum pribumi untuk dilatih menjadi militer (milisi). Kebanyakan serdadu Bumiputera tersebut berasal dari Manado, Jawa dan Madura. Dengan demikian ia berhasil menambah jumlah angkatan bersenjatanya mencapai 18.00 hingga 20.000 serdadu.

Kebijakan Kedua, pembangunan Grote Postweg (Jalan Raya Pos) Anyer sampai Panarukan. Jalan yang panjangnya kurang lebih 1000 km ini dibangun untuk mendukung mobilitas militer, terutama menjaga pos-pos pertahanan penting di sepanjang pantai utara Jawa (Parakriti, 2006). Daendels juga memberlakukan kerja rodi untuk pembangunan proyek raksasa tersebut.

2). Bidang Politik

Kebijakan pertama yang dilakukan Daendels dalam bidang politik adalah reformasi administrasin secara total. Daendels mengangkat semua bupati Jawa menjawa pejabat pemerintah Belanda untuk melindungi mereka dai=ri ppemerasan yang dilakukan oleh pejabat Belanda. daendels berusaha keras melaksanakan pemusatan kekuasaan. Menurut Daendels, kekuasaan pejabat yang diwariskan VOC terlalu besar sehingga mudah untuk memperkaya diri dengan cara melakukan korupsi. 

Daendels menghapus Gubernemen Pantai Jawa Timur Laut. Selain itu, Residen Kejayaan jawa yang berada dibawah gubernur diambil alih oleh pemerintah ppusat Batavia. Daerah kekuasaan luar Kerajaan Surakarta Dan Yogyakarta dibagi mejadi sembilan daerah administratif yang disebut dengan prefektorat, yang kelak pada masa pemerintahan Raffles diubah dengan nama gewest (Karesidenan).

3) Sekulerisasi Pemerintahan 

Daendels adalah seorang sekuler. Hal ini dapat dilihat dari keputusannya memisahkan kekuasaan negara dan kekuasaan agama. Meskipun demiian, lembaga-lembaga agama tetap disubsidi dan agamam Katolik juga kembali diperbolehkan dikembangkan di Nusantara.

4). Perombakan sistem peradilan

Daendels merombak organisasi organisasi dan praktik pengadilan Batavia dengan kelompok penduduk yang berbeda dalam urusan peradilan. Pengadilan berada mulai dari tingkat kabupaten hingga prefektorat yang anggotanya terdiri dari bumiputera dan dua orang Belanda.Pengadilan-pengadilan ini akan menghakimi setiap kasus yang melibatkan orang Jawa berdasarkan hukum adat da =n istiadat Jawa. Sementara itu, semua kasus yang melibatkan orang asing ( orang Eropa, Tiongkok, Arab, dan bumiputera non-Jawa) akan ditangani oleh Dewan Peradilan berdasarkan Undang-Undang Hindia Belanda. Pengadilan ini didirikan di Batavia, Semarang Dan Surabaya (Vlekke, 2008:275-285).

5). Pemberantasan sistem feodal

Daendels menjalankan pemerintahannya dengan memberantas sistem feodal yang pada awalnya sangat diperkuat oleh VOC. Hak-hak bupati mulai dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, terutama yang menyangkut penguasaan tanah dan pemakaian tenaga rakyat. Status raja yang selama masa VOC dianggap sebagai sekutu, diturunkan menjadi pegawai biasa. Penurunan status ini menyebabkan terhapusnya tanda kehormatan para raja, seperti payung dan kereta kebesaran (Kartodirdjo, 1992:291-292).

Daendels yang berpikiran rasional menganggap sikap terlalu menghormati raja adalah sesuatu yang berlebihan. Daendels membuat beberapa peraturan untuk menjelaskan kepada rakyat bahwa kekuasaan tertinggi berada di Batavia, bukan ditangan raja-raja. residen Pada Masa Pemerintahan Daendels Disebut menteri) berhak duduk sejajar dengan raja, memakai payung seperti raja, tidak perlu membuka topi atau mempersembahkan sirih kepada raja, dan harus disambut oleh raja dengan berdiri dari tahtanya ketika residen datang ke keraton.

6). Pengisian kas negara untuk pembiayaan negara

Semua langkah Daendels dalam bidang pertahanan, administrasi negara, dan sistem peradilan tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apalagi komoditas perdagangan dari dalam negeri tidak bisa dijual dan tersimpan di gudang pelabuhan akibat blokade laut yang dilakukan inggris. 

Daendels kemudian mencari cara lain, salah satunya adalah dengan menghidupkan kebiasaan lama VOC, yaitu menjual tanah kepada pihak swasta dan memberikan hak kepemilikan. Daendels sebenaarnya banyak menjual tanah luas di wilayah barat dan timur Batavia, tetapi transaksi terbesarnya adalah penjualan seluruh wilayah yang kini bernama Kabupaten Probolinggo di Jawa Timur kepada orang Tiongkok, Han Ti Ko sebesar tiga setengah juta gulden.


Sekian yang dapat saya sampaikan tentang Masa Pemerintahan Republik Bataaf , jika anda tidak paham atau tidak mengerti, anda bisa menulis komentar di bawah ini. Terima Kasih ?

Related Posts

Berikutnya
« Prev Post

2 komentar

komentar

Silahkan berkomentar yang sesuai dengan topik, Mohon Maaf komentar dengan nama komentator dan komentar yang mengandung link aktif, Tidak akan ditampilkan!