Latar Belakang Berdirinya Fraksi Nasional
Thursday, 31 January 2019
Edit
Volksraad merupakan satu-satunya sebuah tempat yang aman untuk dapat mencurahkan kecaman terhadap pemerintah Hindia Belanda.
Untuk itu, organisasi pergerakan kooperatif juga telah membentuk sebuah kesatuan aksi di Volksraad yang juga dapat disebut sebagai Fraksi Nasional.
Fraksi ini yang didirikan pada tanggal 27 Januari 1930 yang berpusat di Jakarta, atas ide dari Muhammad Husni Thamrin, Ketua Perkumpulan kaum Betawi. Berdirinya raksi Nasional dilatarbelakangi oleh beberapa faktor.
Latar Belakang Berdirinya Fraksi Nasional
A). Sikap pemerintah Belanda terhadap gerakan politik di luar Volksraad khususnya terhadap partai Nasional Indonesia
Tindakan keras Pemerintah Kolonial Belanda lebih menonjol setelah terjadi sebuah pemberontakan PKI pada tahun 1926. Hal tersebut juga menyebabkan kaum Pergerakan Nasional Indonesia hampir tidak mampu untuk dapat bernapas.
Pemberontakan yang sia-sia itu juga ternyata dijadikan dalih oleh pemerintah belanda dalam rangka untuk menciptakan ketertiban umum yang juga merupakan alasan klise untuk dapat menerapkan pasal-pasal karet dari KUHP pada saat itu.
Di samping itu juga terdapat sebuah tindakan-tindakan lain yang juga dilakukan oleh pemerintah kolonial dan khususnya Gubernur Jenderal dengan dalih memegang hak istimewa yang juga tercermin dalam Exorbitante Rechten.
B). Anggapan dan juga perilaku yang sama oleh pemerintah Belanda terhadap semua gerakan baik yang non maupun kooperasi
Kejadian merupakan sebuah penghalang penggalangan kekuatan pada organisasi yang moderet. Pada saat terjadi sebuah penangkapan terhadap tokoh PNI, ternyata anggota-anggota perkumpulan yang moderet pun juga ikut untuk diinterogasi.
Dengan demikian, dari tindakan pengawasan politik tidak pandang bulu. Hal ini juga merupakan suatu pencerminan ketakutan yang juga amat sangat dari Pemerintah Kolonial Belanda terhadap gerakan-gerakan yang juga terjadi di Indonesia.
C). Berdirinya Vaderlandsche (VC)
Tindakan Zentgraaff dan juga VC merupakan sebuah usaha pengingkaran terhadap Etthishe Koers dari desakan Fraksi Sosial Demokrat (Troelstra dan juga kawan-kawan) dalam Tweede Kamer (Parlemen Belanda).
Kelompok VC menjadi pressure group dalam upaya untuk menekankan sebuah tuntutan kaum Pergerakan Nasional. Hal ini juga berarti semakin jauhnya sebuah pelaksanaan perubahan ketatanegaraan yang dikehendaki oleh kaum humanis di negeri Belanda.
Tujuan yang juga ingin dicapai oleh Fraksi Nasional itu adalah untuk menjamin adanya sebuah kemerdekaan nasional dalam waktu singkat dengan jalan mengusahakan sebuah perubahan ketatanegaraan yang juga merupakan salah satu pelaksanaan Trilogi Van Deventer, serta dapat berusaha untuk menghilangkan jurang perbedaan warna kulit (Stelsel Kolonial).
Tujuan tersebut juga diusahakan dengan semangat kebangsaan tanpa harus terjadi sebuah pelanggaran hukum nasional. Perjuangan yang juga dilaksanakan oleh Fraksi Nasional, seperti sebuah pembelaan terhadap para pemimpin Partai Nasional Indonesia yang juga ditangkap kemudian diadili pada tahun 1930.
Di samping itu, usaha dalam pemborosan dana yang juga dilakukan oleh Pemerintah kolonial Belanda juga ditentang, terutama dalam rangka untuk peningkatan sebuah anggaran pertahanan. hal ini juga, karena sebuah peningkatan anggaran pertahanan merupakan sebuah lonceng kematian dari usaha-usaha radikal kaum pergerakan dalam upaya Indonesia merdeka.
Untuk itu, organisasi pergerakan kooperatif juga telah membentuk sebuah kesatuan aksi di Volksraad yang juga dapat disebut sebagai Fraksi Nasional.
 |
| Keluarga Muhammad Husni Thamrin |
Latar Belakang Berdirinya Fraksi Nasional
A). Sikap pemerintah Belanda terhadap gerakan politik di luar Volksraad khususnya terhadap partai Nasional Indonesia
Tindakan keras Pemerintah Kolonial Belanda lebih menonjol setelah terjadi sebuah pemberontakan PKI pada tahun 1926. Hal tersebut juga menyebabkan kaum Pergerakan Nasional Indonesia hampir tidak mampu untuk dapat bernapas.
Pemberontakan yang sia-sia itu juga ternyata dijadikan dalih oleh pemerintah belanda dalam rangka untuk menciptakan ketertiban umum yang juga merupakan alasan klise untuk dapat menerapkan pasal-pasal karet dari KUHP pada saat itu.
Di samping itu juga terdapat sebuah tindakan-tindakan lain yang juga dilakukan oleh pemerintah kolonial dan khususnya Gubernur Jenderal dengan dalih memegang hak istimewa yang juga tercermin dalam Exorbitante Rechten.
B). Anggapan dan juga perilaku yang sama oleh pemerintah Belanda terhadap semua gerakan baik yang non maupun kooperasi
Kejadian merupakan sebuah penghalang penggalangan kekuatan pada organisasi yang moderet. Pada saat terjadi sebuah penangkapan terhadap tokoh PNI, ternyata anggota-anggota perkumpulan yang moderet pun juga ikut untuk diinterogasi.
Dengan demikian, dari tindakan pengawasan politik tidak pandang bulu. Hal ini juga merupakan suatu pencerminan ketakutan yang juga amat sangat dari Pemerintah Kolonial Belanda terhadap gerakan-gerakan yang juga terjadi di Indonesia.
C). Berdirinya Vaderlandsche (VC)
Tindakan Zentgraaff dan juga VC merupakan sebuah usaha pengingkaran terhadap Etthishe Koers dari desakan Fraksi Sosial Demokrat (Troelstra dan juga kawan-kawan) dalam Tweede Kamer (Parlemen Belanda).
Kelompok VC menjadi pressure group dalam upaya untuk menekankan sebuah tuntutan kaum Pergerakan Nasional. Hal ini juga berarti semakin jauhnya sebuah pelaksanaan perubahan ketatanegaraan yang dikehendaki oleh kaum humanis di negeri Belanda.
Tujuan yang juga ingin dicapai oleh Fraksi Nasional itu adalah untuk menjamin adanya sebuah kemerdekaan nasional dalam waktu singkat dengan jalan mengusahakan sebuah perubahan ketatanegaraan yang juga merupakan salah satu pelaksanaan Trilogi Van Deventer, serta dapat berusaha untuk menghilangkan jurang perbedaan warna kulit (Stelsel Kolonial).
Tujuan tersebut juga diusahakan dengan semangat kebangsaan tanpa harus terjadi sebuah pelanggaran hukum nasional. Perjuangan yang juga dilaksanakan oleh Fraksi Nasional, seperti sebuah pembelaan terhadap para pemimpin Partai Nasional Indonesia yang juga ditangkap kemudian diadili pada tahun 1930.
Di samping itu, usaha dalam pemborosan dana yang juga dilakukan oleh Pemerintah kolonial Belanda juga ditentang, terutama dalam rangka untuk peningkatan sebuah anggaran pertahanan. hal ini juga, karena sebuah peningkatan anggaran pertahanan merupakan sebuah lonceng kematian dari usaha-usaha radikal kaum pergerakan dalam upaya Indonesia merdeka.